Presiden: Jangan Sampai Jalur Logistik dan Produksi Rusak Parah, "Jalan di Sumut Akan Segera Diperbaiki Termasuk di Jalan Asahan

SUMUT-Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menegaskan perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita untuk memperbaiki infrastruktur, "ujar Presiden dalam keterangannya di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, 17 Mei 2023.

Baca juga: Libur Tahun Baru 2023, Polairud Markas Danau Toba Siap Amankan Pelayaran di Danau Toba, 6 Kapal Cepat Disiagakan

Untuk itu, Presiden menyebutkan, bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah dan Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Presiden, tetapi juga jalan di Asahan.

"Ya langsung dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet, "imbuhnya.

Baca juga: Ditandai Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah dan Serah Terima, Bupati Samosir Ucapkan Trimakasih Kepada Kementerian PUPR

Selain di dua jalan tersebut, Presiden juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumatra Utara "Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu, "imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara. Presiden pun mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca juga: Wamenparekraf Tinjau Kesiapan Infrastruktur Pelaksanaan F1H2O di Danau Toba

"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat, '"tegasnya (Karmel)